Posisi Hukum Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Negara Hukum

 

Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Lawan dari negara hukum itu sendiri adalah kekuasaan. Negara hukum dibagi menjadi 2 yaitu Negara hukum formil dan Negara hukum materiil, yang mana :

a.       negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara.

 
b.      Negara hukum materiil ( negara hukum modern) atau dapat disebut Welfare State adalah negara yang pemerintahnya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

       2. Tipe Negara Hukum

Tipe negara hukum yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat.Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolut.Ada tiga tipe Negara hukum sebagai berikut.

a.    Tipe Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya Negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara.Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum.Di sini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.

b.      Tipe Negara Hukum Formil

Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang.Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

c.       Tipe Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.

3     3. Hukum Keuangan Negara Sebagai Hukum Publik (Tatanegara)

Negara/lembaga negara merupakan badan hukum publik. Bilamana kekayaan negara telah disetorkan pada BUMN/BUMD (Persero) dalam rangka pelaksanaan tugas mensejahterakan rakyat ayng diejawantahkan melalui kegiatan Penyertaan Modal Negara, maka uang negara telah bertransformasi menjadi uang privat. BUMN/BUMD (Persero) merupakan perseroan yang tunduk pada hukum privat. Kedudukan negara sebagai salah satu pemegang saham sama dengan pemegang saham lainnya (horizontal) dalam lingkungan hukum privat. Dalam hal ini negara/lembaga negara telah kehilangan imunitasnya dan statusnya sebagai badan hukum publik.